KUPASONLINE.COM – Rapat kerja (Raker) digelar Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar bersama Ketua Fraksi dengan Bappeda, BPKAD Kabupaten Blitar pada Rabu 31 Mei 2023 di ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto hadir didampingi Wakil Ketua DPRD Mujib SM bersama Ketua Fraksi PDIP Supriadi, Anik dari Fraksi Golkar dan dari eksekutif Dr. Jumali, S.Pd, MAP Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Kepala BPKAD Kurdiyanto serta ASN dilingkup Pemkab Blitar.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menjelaskan, Materi dari Rapat Kerja ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 dan itu ada beberapa yang di rubah.
“Berkaitan dengan Rencana Belanja yang berubah, salah satu nya untuk Kebutuhan Pilkada untuk KPU harus ada 40 persen setidak nya yang terpasang di Anggaran 2023,” tutur Suwito.
Lebih lanjut Suwito mengatakan, kemudian juga ada yang berkaitan dengan dukungan pembagunan jalan sirip yang dari Kademangan menuju ke Pantai Tambak (JLS).
“Termasuk juga jalan sirip yang dari timur dari Brongkos menuju selatan Pantai Jolosutro, sirip dan pembagunan jalan tidak cukup hanya Badan jalan namun di perlukan pengaman tanah, Marka nya rambu-rambunya itu bagian yang di sampaikan oleh Bappeda,” terang Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
Selain itu, lanjutnya juga disampaikan tentang kebutuhan yang berkaitan dengan program program dari Pemerintah Pusat dan itu perlu pendampingan pendampingan.
“Jadi beberapa Dinas kalau dulu tugas bantuan, contohnya Pasar Patok Sidorejo itu ada program bantuan dari Pusat dan Daerah di minta untuk mengangarkan untuk pagarnya untuk sarana yang lain itu anggarannya 1 Milyar lebih tadi, seperti seperti itu yang tadi di bicarakan,” paparnya.
Sedangkan untuk anggaran Pilkada memang belum ada detailnya, namun dari gambaran kasarnya sekitar 74 milyar, sepertinya ada kenaikan, karena itu belum bicara kebutuhan yang lain loh ya,” ungkap Suwito Saren Satoto.
Sementara untuk Pasar Patok Sidorejo, imbuh Suwito kiranya perlu pendamping, agar dana dari pusat bisa turun pada 2024 dengan harapan perencanannya clear, tidak ada masalah.
“Agar manfaatnya bisa di nikmati oleh masyarakat, manakala realisasinya bisa sesuai dengan yang di rencanakan,” pungkasnya. (*/San)
