KUPASONLINE.COM - Ormas Gerakan Anak Nasionalis (Gannas) mendatangi langsung Kantor DPRD Kabupaten Blitar untuk menyampaikan surat permintaan hak angket kepada Pimpinan Dewan, serta membawa sejumlah berkas sebagai bukti penguat.Mereka mendorong agar berbagai dugaan polemik yang ada di Pemkab Blitar, bisa terungkap secara terang-benderang. Disinyalir, saat ini Pemkab Blitar memang sedang dihantam oleh berbagai isu miring.
Diantaranya adalah, polemik sewa rumah dinas Wakil Bupati (Wabup) Blitar dan persoalan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID).Ketua Ormas Gerakan Anak Nasionalis (Gannas) Joko Wiyono pada saat menyampaikan surat permintaan hak angket kepada Pimpinan Dewan mengatakan, dengan masih diam dan belum adanya pemberian penjelasan ke publik tentang berbagai isu persoalan yang ada tersebut, kami datang ke sini untuk mendorong dewan melakukan hak angket.
"Masa dihantam persoalan sedemikian rupa kok diam saja, dan belum memberikan penjelasan ke publik. Jadi kami datang ke sini, kami desak DPRD Kab Blitar, untuk menyelidiki itu.Buka semua supaya masyarakat tahu, dan terkait polemik tersebut agar bisa terurai," ucap Ketua Ormas Gannas, Joko Wiyono, Senin (16/10/23).
Sebelumnya, dalam rapat Komisi I dengan Bagian Umum dan BPKAD beberapa waktu lalu, disinyalir bahwa Pemkab Blitar menyewa rumah pribadi Bupati Rini Syarifah, untuk dijadikan rumah dinas Wabup.Namun, alih-alih ditempati Wabup, rumah tersebut diduga malah ditempati Bupati dan keluarganya.
Diwaktu yang sama, TP2ID pun terus mendapat penolakan dari masyarakat, setelah mereka dikabarkan mengintervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi sarang oligarki.Isu dugaan nepotisme pun mencuat, lantaran penanggung jawabnya disinyalir adalah saudara kandung Mak Rini.
"Menurut kami dua masalah itu sudah bisa menggambarkan berbagai persoalan yang ada saat ini.Dan kabarnya, OPD diduga ada tekanan juga dari TP2ID. Rumornya juga gak dapat fasilitas apapun. Lha wong di Peraturan Bupati jelas tertulis ada fasilitas perjalanan dinas," ungkap Joko dihadapan awak media.Joko pun mengaku, akan terus mendesak DPRD untuk secepatnya melakukan hak angket kepada Bupati. Dirinya juga menegaskan akan melanjutkan dua permasalahan ini ke aparat penegak hukum (APH)."Terus terang kami juga akan bawa masalah-masalah ini ke jalur hukum. Tapi sepertinya langsung ketingkat provinsi atau pusat. Soalnya, nyuwun sewu, bukan tidak percaya dengan APH di Kabupaten Blitar, tapi nyatanya banyak kasus yang menguap entah kemana," tandasnya.
Surat desakan hak angket beserta berkas-berkasnya tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib SM.Dalam kesempatan tersebut Mujib mengatakan, akan mengkomunikasikan hal ini pada pimpinan dan fraksi-fraksi yang lain.
"Kami terima aspirasi dari teman-teman, tapi perlu diketahui, untuk itu ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Karena itu, kami harus mengkomunikasikannya ke semua fraksi terlebih dahulu," terang politisi Partai Gerindra ini.Selebihnya Mujib juga mengatakan, selama ini Fraksi GPN juga selalu menyuarakan untuk pembubaran TP2ID, lantaran menilai lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya.
Kendati demikian, dia menyayangkan Bupati Blitar selama ini tak bergeming, meskipun mendapat kritikan dari DPRD."Sejak dulu kami minta TP2ID ini ditiadakan, karena lebih banyak mudaratnya timbang manfaatnya.
Editor : Dylan Ikhwan
