KUPASONLINE.COM - Dirasa kurang efektifnya peran Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID), membuat fraksi-fraksi di DPRD menyorotinya, salah satunya adalah Fraksi PDI Perjuangan.Namun, sikap bupati yang dinilai kukuh mempertahankan TP2ID ini, membuat Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan hak interpelasi terhadap kebijakan bupati.
Hal ini diungkapkan salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hendik Budi Yuantoro, yang menyebut, saat ini draf interpelasi telah selesai dan esok harinya akan ditandatangani, kemudian langsung diajukan pada ketua DPRD."TP2ID ini sudah jadi sorotan dimana-mana, kenapa masih dipertahankan, ini kan ada apa, pasti ada sesuatu.
Seperti sudah jadi sorotan dimana -mana baik itu dari pandangan dari empat fraksi, disorot media, bahkan demo dari masyarakat, kenapa tetap dipertahankan," kata Hendik, Senin (23/10/2023).Apa yang menjadi landasan pokoknya bupati yang tetap ngotot untuk mempertahankan TP2ID, itu yang menjadi fokus dari Fraksi PDI Perjuangan.
Mereka menilai, alasan bupati yang menyebut masih membutuhkan saran dan memilih TP2ID, padahal disitu sudah ada OPD yang membantunya, yang menurut kami malah lebih paham."Selama ini bupati apakah kekurangan saran? Pandangan umum fraksi, itu apakah bukan saran? Itu didemo berkali-kali, apakah bukan saran? Kenapa semua saran itu gak ada yang dilakukan, apakah itu saran dari TP2ID?Selain itu disitu sudah ada OPD yang bisa membantu kinerjanya, yang lebih tahu tentang perkembangan, kemajuan, penganggaran di Kabupaten Blitar. Standarnya TP2ID itu sebenarnya mau kemana," itu yang kita kejar ujar mantan wartawan senior Blitar Raya itu.Selain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN dan Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) juga tengah mengajukan usulan hak angket pada rezim Rini Syarifah ini.
Informasi terkini, draf hak anget juga telah selesai dibuat. Rencananya pada hari ini akan ditandatangani dan diajukan. Namun, rencana itu diundur esok hari, pada Selasa 23 Oktober 2023."Diundur besok, karena mendadak ada rapat di DPW," ucap Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PAN, M. Anshori.
Sebagai informasi, Meski empat fraksi di DPRD mendesak pembubaran TP2ID, Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini bersikukuh mempertahankan tim kesayangannya itu."Kami masih membutuhkan TP2ID, karena kami masih butuh saran dan masukkan," kata Mak Rini saat diwawancarai selepas rapat paripurna jawaban atas pandangan umum, Rabu, 19 Oktober 2023. (**)
Editor : Dylan Ikhwan
