KUPASONLINE.COM - Bupati Blitar Hj Rini Syarifah resmi membuka Lokakarya dengan Peluang Kemitraan dalam rangka Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN), Kamis, (23/11/23).Hadir dalam acara tersebut, Asisten dan Kepala OPD di Lingkup Pemkab Blitar, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Timur, Koordinator Nasional Perhutanan Sosial, Pengurus Besar NU, Tenaga Ahli pendamping, Kades Camat se Kabupaten Blitar, Direktur Bumdesma Kawasan serta Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Blitar, Malang dan Kabupaten Tulungagung.
Dalam Lokakarya yang mengambil tema Membangun Peluang Kemitraan dalam rangka Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan, program Perhutanan Sosial yang bertujuan adanya pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar, yakni lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia."Sudah banyak agenda yang sudah kita lakukan bersama untuk memperjuangkan Perhutanan Sosial bagi masyarakat Kabupaten Blitar, hingga sampailah kita pada tahap lokakarya saat ini.
Dan tujuan kami tidak lain adalah ingin Membangun Peluang Kemitraan,ujar Bupati Blitar Rini Syarifah.Bupati Rini juga mengatakan, kami selaku pemangku kepentingan di tingkat daerah, berusaha untuk merangkul semua pihak agar realisasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Blitar ini bisa tepat sasaran, memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara langsung.
"Ini juga sekaligus sebagai upaya menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya yang kelak akan diwariskan kepada naka cucu," ungkapnya.Menurutnya, berdasarkan data Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Khusus (KHDPK) Kabupaten Blitar memiliki luasan hutan 22.909 Hektare yang tersebar di 91 desa, dimana 2 desa sudah mendapatkan SK, 5 Desa telah pengajuan Hutan Desa, dan juga yang hadir pada saat ini adalah yang sedang berproses.
Adanya Kerjasama dengan BPDLH kami dari Pemerintah Kabupaten Blitar berharap akan ada dukungan pembiayaan, baik dari perencanaan hingga pasca SK diterbitkan."Adapun Kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur diharapkan agar dapat bersama-sama mengelola produksi yang dihasilkan dari Perhutanan Sosial ini, bahkan diupayakan bisa sampai ekspor," tuturnya.
Selain itu, lanjut Bupati Blitar Rini Syarifah, kerjasama dengan PBNU juga kami harapkan untuk bersama-sama melaksanakan pendampingan kepada masyarakat petani hutan, Pemerintah Desa, dan/atau Lembaga Pengelola Hutan Desa."Untuk diketahui bersama bahwa, saat ini skema yang akan kami jadikan pilot project adalah skema Hutan Desa, karena kami yakin bahwa skema ini lebih kontekstual ketika Perhutanan Sosial ini dikelola oleh Lembaga Pemerintah Desa dengan kewenangan berskala lokalnya.Saya berharap bahwa, lokakarya ini dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan di Kabupaten Blitar. Semoga lancar, membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar," pungkas Bupati Blitar Rini Syarifah. (Adv/Kmf/San)
Editor : Dylan Ikhwan
