Blitar, Kupasonline (Jatim) - Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menghadiri sarasehan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), terkait berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat terkait solusi pembagian air untuk pengairan yang sering kali dalam suasana tidak kondusif (panas) di setiap memasuki musim kemarau, di empat Kecamatan yaitu, Gandusari, Talun, Wlingi, Selopuro. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Gandusari. Senin (8/8/22) pagi.
Dalam kegiatan Sarasehan tersebut Wakil Bupati Blitar didampingi Kepala Dinas PUPR, Disnak, DLH Kabupaten Blitar dan Forkopimda, Direktur PDAM Wlingi, juga Forkopimcam dan Camat Gandusari, serta Camat Talun dan Selopuro serta tamu undangan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan LMDH di wilayah Gandusari.Dalam sesi tanya-jawab tersebut, tamu undangan dari LMDH yang dekat dengan asal sumber air, mengajak untuk menanam kayu (Reboisasi) agar sumber air semakin lestari dan besar, kalau tidak ya seperti ini karena penghijauan kurang, akhirnya sumber air mengecil dan petani pada ribut terkait giliran pengairan di tiap musim kemarau.
Hal ini juga gayung bersambut dengan apa yang disampaikan LMDH, Kepala Desa Gadungan Dhydiet Setyabudhy, juga turut mengingatkan akan pentingnya penghijauan, khususnya penanaman tanaman keras, agar debit air yang mengalir ke sungai untuk irigasi ini meningkat, dan mohon juga disikapi adanya dugaan oknum yang memperjualbelikan air (Giliran pengairan) selama ini."Tidak seperti saat ini hanya ribut pingin dapat air yang lebih tapi tidak mau berupaya untuk bersama-sama melestarikan penghijauan, karena kalau begini terus air terutama untuk irigasi ini, malah semakin menyusut dan tidak tercukupi. Dan hal ini tidak sesuai perjanjian terkait pembagian air di tahun 1982 lalu," ujar Kepala Desa Gadungan.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mengatakan, bahwa seandainya terus mempertahankan yang seperti ini, akan lama mencari solusinya, dan tetap tidak kondusif. Pihaknya mengutarakan solusi tercepat untuk mengatasi malah air bagi para petani saat ini dengan sumur bor, atau pengeboran untuk irigasi."Saya rasa solusi paling cepat dan efektif, yaitu untuk membuat sumur bor, agar bisa segera membantu mengurai masalah ini. Saya menekankan kepada semua dinas terkait agar hal ini segera untuk ditindaklanjuti. Dan saya secara pribadi siap untuk membantu pembuatan sumur bor dari dana pribadi saya, supaya masalah ini segera teratasi," tuturnya.Lebih lanjut Wabup Rahmat selepas sarasehan atau audiensi mengatakan, mereka semuanya sudah ada perjanjian semenjak tahun 1982 sehingga kiranya perlu adanya rembuk bareng untuk mencapai mufakat diantara mereka."Kedepannya tadi kan sudah dibahas terkait penanaman pohon, juga bisa dibantu dengan adanya sungai sudetan yang alas haknya belum jelas tadi, sementara ahli waris juga tidak mempermasalahkannya dan sudah ada bukti kwitansi dan lain sebagainya. Nanti coba kita diskusikan bersama terlebih dahulu, karena kalau untuk anggaran itu kan bukan ranah saya, kalau masalah keuangan ranahnya di ibu Bupati dan TP2ID jadi ranahnya di sana, kalau anggaran saya tidak ikut campur. Sayakan fungsi wakil bupati kan cuman pengawasan dan pembinaan itu saja," tandasnya.
Menjawab pertanyaan media apakah ada persiapan dana pribadi untuk masyarakat tentang pengadaan sumur bor guna kelancaran irigasi, Wabup Rahmat menambahkan," saya selalu kan menggunakan dana pribadi tidak pernah menggunakan APBD. Maka dari itu nantinya dari swadaya masyarakat dan adanya pokir-pokir itu kurangnya berapa akan saya tutupi. Apalagi ini kan tahun politik, na, monggo di titiki saja yang tidak mengeluarkan apa-apa, cuman ngomong saja," pungkas Wabup sembari tersenyum. (*)Pewarta-San
Editor : Dylan Ikhwan
