Blitar, Kupasonline (Jatim) - Dua Kali Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan Agenda Penyampaian Perubahan KUA - PPAS tahun 2022 tujuan (gagal dilaksanakan).Dengan tidak kuorumnya Paripurna sampai 2 kali, sorotan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Blitar terutama ditujukan pada ketidakhadiran dari Fraksi utama, yakni PDIP pada Rapat Paripurna tersebut.
Ditemui awak media, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dari Fraksi PDIP, usai Rapat Paripurna Istimewa agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo Selasa (16/08/2022) kemarin, dan mengatakan," Fraksi PDIP melihat masih belum ada perubahan dari yang diajukan, sampai saat ini.Jadi kita mengharapkan ada komunikasi. Jadi program yang namanya pengentasan kemiskinan itu bagaimana? Jumlah warga miskin kita itu berapa hari ini, terus cara-cara yang di lakukan pemerintah daerah itu seperti apa? sedangkan dalam visi misi bupati sudah menambahkan, RPJMD itu juga sudah ada," ujar Suwito.
Sekertaris PDIP Kabupaten Blitar ini juga mengatakan, terus tentang pengentasan kemiskinan, kemudian terkait kesehatan, berbicara tentang Stunting, terus bicara tentang pemulihan ekonomi, pengangguran dan lapangan kerja."Kita dari PDIP belum melihat urgensinya PAK. Perubahan anggaran ini, untuk kepentingan pengentasan kemiskinan, pengangguran, pemulihan ekonomi, SPMK, kesehatan, itu lho, yang tidak signifikan.
Suwito juga menambahkan, " Ya jangan hanya oh ini waktunya PAK yok dimasukkan, jangan gitulah. Subtansi apa dulu, tujuannya yang signifikan ini apa, sehingga kita mengharapkan ada penjelasan terkait hal itu,"signifikan," jelas Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar ini.Menjawab pertanyaan awak media, apa ini terkait tumpang tindihnya tugas TAPD dengan TP2ID, Suwito menjawabnya, kalau itu ranah rumah tangga Bupati. Kalau TPAD mempunyai fungsinya sebagai tim anggaran pemerintah daerah ini.
Lebih lanjut Suwito mengatakan, Bupati menugaskan TPAD untuk menjembatani, keputusan politik itu menjadi keputusan program teknis yang akan dilakukan oleh OPD. Jadi ada jembatan politisnya. Makanya TPAD ini untuk menterjemahkan kemauan politik Bupati menjadi program-program ."Contohnya Bupati menyampaikan sekolah gratis, itu diterjemahkan oleh TAPD sekolah gratis itu seperti apa, begitu juga Bupati menyampaikan pengentasan kemiskinan yang terjemahkan, dalam programnya seperti apa, itu tugasnya TAPD," tegas Suwito.
Namun kembali Suwito menjelaskan, jika terkait paripurna yang belum kuorum, PDIP belum melihat itu, antara kemauan politik yang akan diterjemahkan menjadi program oleh TAPD."Kalau terkait TP2ID, itukan di bentuk Bupati Blitar untuk memberi saran kepada Bupati. Namun saya belum melihat sarannya seperti apa ya..dan sarannya tidak kedewan itu hanya untuk Bupati .Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDIP Suwito Saren ini menegaskan kembali, jika belum terkomunikasikan, dan kalau belum tahu seperti apa, atau malah belum di jadwalkan saja, supaya disampaikan, dari nanti Paripurna lalu tidak kuorum, sudah nanti."Mending penjadwalan tunggu siapnya sana. Biar kuorum, kalau tidak kuorum lagi malah repot," pungkas politisi Partai PDIP ini.(*)
Pewarta - San
Editor : Dylan Ikhwan
