Temui Kuasa Hukum di Posko Pengaduan Denda, UP3 Kediri Himbau Jangan Percaya Oknum Ngaku PLN

×

Temui Kuasa Hukum di Posko Pengaduan Denda, UP3 Kediri Himbau Jangan Percaya Oknum Ngaku PLN

Bagikan berita
Foto Temui Kuasa Hukum di Posko Pengaduan Denda, UP3 Kediri Himbau Jangan Percaya Oknum Ngaku PLN
Foto Temui Kuasa Hukum di Posko Pengaduan Denda, UP3 Kediri Himbau Jangan Percaya Oknum Ngaku PLN

KUPASONLINE.COM - PLN melalui Manajer UP3 Kediri dengan di dampingi Manajer PLN ULP Blitar angkat bicara, tentang ramainya pemberitaan adanya keluhan warga tentang polemik denda dari PLN.Sejak awal tahun 2023, PLN melalui kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kabupaten dan Kota Blitar telah mendapatkan puluhan kondisi instalasi listrik di rumah pelanggan yang tidak sesuai / tidak standar.

Seperti temuan sambung langsung, memperbesar daya ilegal dan pelanggaran lainnya yang berpotensi berbahaya dan merugikan pendapatan negara.Hingga akhir April 2023, temuan P2TL cukup banyak, bahkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meningkat hingga 103 persen,"jelas Leandra Agung, Manajer UP3 Kediri. Senin (08/5/23).

Leandra lebih lanjut mengatakan, PLN tentunya menyayangkan kondisi ini, karena dengan banyaknya temuan ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan negara melalui PLN karena pemakaian listrik yang tidak terukur dengan seharusnya.Berdasarkan salah satu warga Desa Termas Kebonduren yang ditemukan pelanggaran di rumahnya, mengakui bahwa sebelumnya mengajukan permintaan geser meter melalui kenalannya yang dikenal sebagai mengaku orang PLN.

Banyak temuan di Blitar disebabkan oleh perbuatan pihak tidak bertanggung jawab, untuk keuntungan pribadi.Ini tentunya tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga negara, terang Agung.

Pihak kami juga telah mengunjungi POSKO Pengaduan Denda PLN yang telah viral di Blitar dan bertemu dengan Kuasa Hukum IPHI Bapak Joko sebagai perwakilan di Posko.Disampaikan Pak Joko, pihaknya akan melanjutkan koordinasi dengan PLN agar permasalahan di warga segera tuntas.

PLN menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam mengajukan layanan PLN, gangguan maupun keluhan.Selain itu, PLN juga membagikan prosedur P2TL sebagai informasi untuk masyarakat sebagai berikut :

1. Petugas PLN dilengkapi dengan tanda pengenal, surat tugas, pengawas dan dapat didampingi dari pihak Kepolisian.2. PLN melakukan pemeriksaan berdasarkan TO (Target Operasi) atau SO (Sasaran Operasi), biasanya bersumber dari laporan masyarakat hingga hasil evaluasi tren pemakaian pelanggan.

3. Pelanggan tidak perlu takut atau khawatir jika dilakukan pemeriksaan, pelanggan dapat turut menyaksikan dan tidak ada biaya yang dikenakan pada saat pemeriksaan.4. Apabila petugas menemukan kelainan di rumah pelanggan, petugas akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan menuangkannya dalam Berita Acara.

5. Dan jika pelanggan merasa keberatan terhadap temuan petugas, pelanggan dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 hari kerja setelah pelaksanaan P2TL.6. Tim Keberatan yang terdiri dari PLN, Dinas ESDM/dinas terkait lainnya dan penyidik akan meninjau ulang keberatan pelanggan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dan diajukan pelanggan.

7. Dan apabila pelanggan diputuskan tetap dikenankan sanksi Tagihan Susulan (TS) pelanggan dapat mengajukan keringannan dengan cara angsuran.Dalam kesempatan itu, PLN juga menghimbau masyarakat untuk turut menjaga instalasi kelistrikan di rumah masing-masing, apabila terdapat gangguan, listrik dianggap boros, ingin tambah daya atau lainnya silahkan dilaporkan melalui PLN Mobile atau Call Center 123.

Editor : Dylan Ikhwan
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini