KUPASONLINE.COM - Adanya isu hingga saat ini APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2023 yang juga belum di dilaksanakan, Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso berharap Bupati Blitar Rini Syarifah bersama Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito segera membangun komunikasi terkait hal itu dengan baik.Menurut Rahmat ikhwal belum disetujuinya APBD-P atau seperti apa PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ini, memerlukan komunikasi secara bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif.
Ia bahkan juga ikut merespon, kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito yang menilai usulan anggaran program pemerintah yang tidak pro rakyat. Kalau saya membaca beritanya."Seyogyanya antara eksekutif dengan legislatif perlu bicara sama-sama, apa yang dimaksud tidak pro rakyat sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Wito Ketua DPRD.
Nah saya rasa itu yang perlu dikomunikasikan antara eksekutif dan legislatif, khususnya ketua DPRD dan Bupati," ungkap Rahmat saat di konfirmasi di salah satu rumah makan di Kota Blitar, Sabtu (30/9/2023) siang.Lebih lanjut Rahmat juga menambahkan, hal itu yang perlu dikomunikasikan, sehingga yang dimaksud tidak pro rakyat, bisa lebih jelas. Jadi bisa dijelaskan kenapa, dan mengapa dengan program tersebut.
"Contoh, semisal kita mengusulkan beli handphone, kalau sepintas dipikirnya bermewah-mewah, tapi kalau tujuannya ini untuk daring, untuk pembelajaran agar anak didik bisa memakai dengan baik. Dijelaskan demikian kan orang yang tadinya gak ngerti jadi paham," ujar Wabup Rahmat."Saya kira cukup Pak Wito dan Mbak Rini (Bupati Blitar) ya komunikasi, tapi jangan ada orang ketiga gitu lho.
Kalau melalui orang kan kadang penyampaiannya A keluarnya B,C,D," imbuh Wabup Rahmat.Wakil Bupati yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (DPP IPHI) ini menyebut, begitu juga secara jelas program-program dan peruntukannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar, harus ada penjelasan juga dari pemerintah daerah kepada DPRD.
Ditanya tentang mencuatnya isu APBD-P tahun 2023 yang kegunaannya menurut DPRD mesti difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, sementara Bupati Blitar ingin fokus bantuan kepada RT/RW, Rahmat menanggapinya apabila bantuan kepada RT/RW ditengah berlangsungnya tahun politik saat ini, hal tersebut akan wajar menjadi sebuah pertanyaan."Masalahnya ini kan di tahun politik, kalau dikasih ke RT/RW orang bisa menduga ada sesuatu. Legislatifnya ya bener juga. Mereka takutnya kan untuk persiapan Pileg.Ya wajar aja sangat sensitif karena tahun politik, apalagi kebijakan seperti itu sementara legislatif maunya untuk jalan. Kalau anggaran untuk RT-RT kemungkinan besar dianggapnya untuk pemenangan pileg," tukasnya.Rahmat melihat persoalan sejauh ini yang sedang berlangsung antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan persoalan yang hanya memerlukan komunikasi yang baik saja.
Rahmat juga mengatakan, sementara sewaktu saya masih di Blitar, belum pernah ada kejadian tidak adanya anggaran PAK."Tinggal bagaimana cara komunikasi antara legislatif dan eksekutif bisa terjalin dengan baik. Saya pikir gak ada yang sulit kalau kita mau dan bisa berkomunikasi," pungkasnya. (San)
Editor : Dylan Ikhwan
