KUPASONLINE.COM - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar audiensi dengan Kelompok Format (Forum Masyarakat Ketua RT/RW) di lingkup kelurahan.
Acara tersebut bertujuan untuk membahas tuntutan dari kelompok tersebut terkait sejumlah isu yang dianggap penting bagi masyarakat setempat, Kamis 16/11/2023 bertempat di Ruang Transit DPRD Kabupaten Blitar. Kamis (16/11/23).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Fredi Agung Kurniawan, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung partisipasi masyarakat dalam menyuarakan keinginan dan kebutuhan mereka.
"Bahwa tuntutan dari Kelompok Format akan dikordinasikan dengan pimpinan DPRD untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat," ungkap Fredi.
Fredi Agung Kurniawan menegaskan, bahwa pihaknya akan berupaya keras untuk memahami dan menindaklanjuti setiap tuntutan yang disampaikan oleh Kelompok Format.
Ia juga menambahkan, bahwa kerjasama antara DPRD dan masyarakat sangat penting dalam membangun kesejahteraan bersama dan menciptakan kondisi yang lebih baik di Kabupaten Blitar.
"Audensi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.
Dalam audensi tersebut, perwakilan dari Kelompok Format yang akrab di sapa Tiyok itu menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak.
"Salah satu tuntutan utama adalah pemberian uang insentif untuk Ketua RT guna mendorong kinerja mereka dalam menjalankan tugas, sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat bawah," tegas Tiyok.
Selain itu, Kelompok Format juga menyoroti kebutuhan pelatihan (Bimtek) bagi Ketua RT agar mereka dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.
Menurutnya, aspek ini dianggap penting guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat RT yang langsung berhubungan dengan kebutuhan warga.
Tak hanya itu, perwakilan kelompok tersebut juga mengemukakan tuntutan terkait bantuan dana untuk wilayah RT di seluruh kelurahan.
"Bantuan dana ini diharapkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur kecil, pemberdayaan masyarakat, dan program-program kesejahteraan lainnya," pungkasnya.(San)
Editor :
Dylan Ikhwan
