“Memang saya pernah membantu menguruskan surat untuk pemilihan Sekda, namun setelah itu tidak ada pemberian apapun dari Pak Dicky kepada saya. Bahkan, saya hanya sekali ditraktir makan sate oleh beliau di Warung Mbah Lurah, itu pun bersama Kapolres Kota, Kapolsek, dan beberapa orang lainnya,” ungkapnya.
Rahmat juga menyatakan kesiapannya untuk memenui panggilan memberikan keterangan jika memang diperlukan. “Jika nanti Kejari Blitar meminta untuk memeriksa atau mengembalikan apa yang sudah diberikan, saya siap. Saya juga siap patungan dengan yang ditraktir waktu itu. Sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), saya harus patuh pada hukum,” tegasnya.
Selain itu, Pria yang juga menjabat sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menilai bahwa penggeledahan dan pengusutan dugaan korupsi di Kabupaten Blitar sebuah gebrakan hukum. Namun, Ia juga berpendapat bahwa selama masa jabatannya, belum ada pejabat yang dijadikan tersangka meskipun ada beberapa kasus yang sempat mencuat, seperti kasus sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar. “Adannya penggeledahan di PUPR Kabupaten Blitar, tentunya masyarakat menunggu hasil akhir dari penggeledahan tersebut,” tambahnya. (*) Editor : Santo
