Selanjutnya dalam Musrenbang RKPD dan PENA INTANKabupaten Blitar Tahun 2024 ada beberapa hal yang ingin saya minta untuk menjadi perhatian kita semua dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi perlu percepatan dan peningkatan cakupan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Kami minta bahwa setelah selesai Musrenbang RKPD ini, usulan Reses setiap anggota DPRD, usulan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Pena Intan, bisa segera dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) masing-masing SKPD/OPD, agar Perangkat Daerah teknis bisa segera memverifikasi dan menyampaikan hasilnya dalam rangka penyusunan RKPD.Dengan demikian, usulan RKPD melalui SIPD ini sebagai dasar untuk perencanaan dan penganggaran selanjutnya seperti KUA-PPAS dan R-APBD, sehingga dihindari perencanaan atau usulan yang dilakukan pada tengah jalan," tandasnya
Bupati pada kesempatan itu juga berpesan, kepada OPD/SKPD harus sinergitas dengan camat, lurah dan kepala desa terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan."Saya mengajak kepada semua yang hadir, dan para stakeholders, untuk menyumbangkan tenaga
dan pikirannya di acara Musrenbang RKPD dan Musyawarah PENA INTANTahun 2024 ini, demi kesempurnaan dokumen RKPD Kabupaten Blitar khususnya, dan pembangunan di Kabupaten Blitar pada umumnya," pungkasnya. (Adv/Kmf)
Pewarta-SanEditor : Dylan Ikhwan
