Yang kedua, kita menuntut kepada Pemda untuk tambahan insentif sebesar 250rb/bulan di APBD Perubahan 2024, dan selain itu kita juga menuntut pemerataan Bintek yang selama ini pelaksananya belum merata, dan juga tersedianya ATK dan Kantor," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tiok juga menambahkan, apabila tidak ada kejelasan di 2024 ini, Format akan menggelar aksi dengan masa yang lebih besar.
“Ketika nanti tidak ada kejelasan di Perubahan Anggaran 2024, kita akan menggelar aksi unjuk rasa dan membawa seluruh ketua RT dan RW Se- Kabupaten Blitar”, tutupnya.
Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar, Fredy Agung Kurniawan menjelaskan, terkait hearing dengan FORMAT ini menghadirkan BPKAD, Tata Pemerintahan dan Inspektorat.“Ini merupakan pertemuan kita dengan FORMAT ke tiga kalinya. Di mana dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah ada beberapa poin tuntutan yg sudah terealisasi, yaitu cairnya insentif RT dan RW senilai 125.000 dari tuntutan awal yaitu 500.000, dan juga sudah ada beberapa pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas SDM RT dan RW," jelas Fredy.
Editor : SantoSumber : Tiok
