Sementara itu, Masrukin anggota Bawaslu Kabupaten blitar saat dikonfirmasi Rabu (9/10/2024) mengatakan, di dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak ada yang menyebutkan terkait larangan yang menyebutkan BPD.
“Tidak ada yang menyebutkan larangan untuk BPD, tapi kami akan mengkaji kembali terkait ini," ujar Masrukin saat diwawancara di tempat wisata Kampung Coklat.(**) Editor : SantoSumber : Berbagai sumber
