Badan Anggaran juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya meningkatkan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang tahun ini mengalami penurunan.
Selain itu, dukungan penuh diberikan pada pembangunan Kantor Kejaksaan Kabupaten Blitar serta upaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
“Kami percaya APBD 2025 dapat menjadi instrumen strategis untuk mencapai target pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Blitar,” tambah Aryo.
Rapat paripurna diakhiri dengan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam pembahasan APBD 2025. Badan Anggaran DPRD berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan secara transparan dan akuntabel demi kemajuan Blitar. (San) Editor : Santo
