Setelah berdiskusi dengan DPRD, MPP melanjutkan audiensi dengan Wali Kota Blitar terpilih, Syauqul Muhibbin. Dalam pertemuan tersebut, Syauqul berjanji akan meninjau ulang regulasi RTRW yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya.
Sebagai langkah konkret, MPP berencana meminta pakta integritas dari Wali Kota agar pengelolaan tata ruang lebih transparan dan mendukung pengembangan pendidikan.
MPP menilai bahwa regulasi saat ini kurang konsisten dan berpotensi menghambat pertumbuhan perguruan tinggi. Trijanto juga mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, puluhan miliar dana hibah pembangunan gedung Unisba dari Kemendikbud tak terserap akibat keterbatasan lahan yang terganjal perda.
“Blitar dikenal sebagai Kota Pendidikan, seharusnya perguruan tinggi menjadi prioritas. Namun kenyataannya, pembangunan pendidikan lebih sulit dibanding proyek komersial,” tegasnya.
MPP pun mengajukan beberapa tuntutan, antara lain:1. Revisi Perda RTRW dan RDTR untuk menjadikan kawasan Unisba sebagai zona pendidikan strategis.
Editor : SantoSumber : Berbagai sumber
