Namun, hasil yang dari forum ini akan kami laporkan ke pimpinan, dan jika memang terjadi semisal ketidaksesuaian peruntukan atau bagaimana, mungkin akan ada tindak lanjut yang akan diluruskan oleh pimpinan,"ujarnya.Tentang Rumah Dinas Wakil Bupati ini Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar M Sulistiono menuturkan, dan kalau itu memang fasilitas untuk wakil bupati ya untuk wakil bupati tidak boleh untuk ditempati yang lain.
"Kami sebenarnya mendengar itu sudah lama, cuma untuk tahun 2023 anggarannya tidak terpasang," katanya.Terkait hal itu, kami juga sempat bertanya, kalau memang tidak ditempati tolong hal itu juga tidak dianggarkan.
"Dan kemungkinan hal itu tahun 2023 ini, juga sudah tidak dianggarkan," ucapnya.Sebenarnya, lanjut Sulistiono, termasuk yang 12 milyar yang kaitannya dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Blitar, yang juga tadi sempat di singgung rekan GPI, mohon maaf sebenarnya kami yang ada di DPRD sudah berulangkali, bahkan yang ada di badan anggaran seperti kami ini menyampaikan, terkait dengan serapan yang sangat minim.
"Sampai bulan 9 tahun 2023 ini serapannya masih tidak lebih dari 20 persen. Jadi kalau dihitung secara nalar tidak mungkin bisa terselesaikan dalam waktu 2 bulan," tandasnya.Apalagi ini pembahasan PAK juga belum selesai, kenapa belum selesai karena tidak sesuai dengan KUAPPAS yang ada."Yang kita utamakan adalah infrastruktur, kita juga mendengarkan jerit tangis saudara kita yang ada di Blitar Selatan beberapa waktu lalu, bahkan sampai mereka ingin pisah dari Kabupaten Blitar, itu yang menjadi perioritas kami sebenarnya.Walaupun, sebenarnya yang ada di Blitar Utara tidak lebih baik dari yang ada di wilayah Blitar Selatan. Kita dari DPRD selalu mendorong untuk segera dilakukan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar," pungkas Ketua Komisi 1 dari Fraksi PDIP Sulistiono. (*/San)
Editor : Dylan Ikhwan
