Sebagai masyarakat Kabupaten Blitar, Jaka tidak ingin para kades, lurah dan camat diduga digunakan sebagai alat kepentingan pilkada dengan dalih pelaksanaan program pemerintah.
“Sebagai masyarakat kami punya hak untuk memprotes keras kegiatan itu, karena patut diduga bisa jadi digunakan untuk kepentingan pilkada, tapi dalihnya melaksanakan program pemerintah. Apalagi dari informasi yang dihimpun, Bupati Blitar Mak Rini selaku kepala daerah diketahui dijadwalkan hadir,” tegas Ketua LSM GPI.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar Asmaning Ayu saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa dirinya meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan agenda yang berlangsung dengan politik Pilkada 2024.
Menurut Ayu, agenda yang digelar murni bertujuan mengoptimalisasikan pajak daerah, khususnya PBB-P2.“Agenda kegiatan kami janganlah dikaitkan dengan politik. Karena memang para camat, kades dan kalur (kepala kelurahan) berkaitan sebagai petugas pemungut PBB di wilayah,” terang Asmaning Ayu melalui sambungan telepon.
Editor : Santo
