Ia juga membandingkan pendapatan tambang Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Lumajang yang lebih teratur dan menghasilkan lebih banyak pendapatan.
Tak hanya soal tambang, Joko Prasetyo dari FPPM juga mengangkat isu Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), menuding adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan isu tersebut demi kepentingan politik menjelang Pilkada. Joko mendesak agar Pemkab Blitar tidak mempolitisasi isu KHDPK dan segera menyelesaikannya demi kesejahteraan petani.
Joko memberikan ultimatum: jika dalam satu bulan tidak ada langkah konkret dari Pemkab Blitar, ribuan warga siap turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Blitar.
"Kami akan mengepung Pendopo Kanigoro jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu satu bulan," ancamnya.Dalam tanggapannya, Ruli Wahyu Prasetyowanto selaku Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar, mengatakan bahwa butuh waktu untuk mengkaji dan membuat regulasi tambang.
Editor : Santo
