Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Blitar terus melakukan pendampingan dalam hal perizinan tambang yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
Selain isu tambang dan perhutanan sosial, ada rencana untuk membahas dugaan korupsi hibah dan aset di Pemkab Blitar selama 10 tahun terakhir. Namun, pemaparan ini dibatalkan karena kasus tersebut sudah dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Kabupaten Blitar. (*) Editor : SantoRatu Adil dan KRPK Ultimatum Pemkab Blitar: Jika Tak Ada Aksi, Ribuan Warga Siap Gelar Demo di Kantor Bupati
Berita Terkait
