Terkait anggaran Rp2 miliar untuk pos pantau, Sugianto menjelaskan bahwa pos tersebut bersifat portable dan dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Pos ini nantinya berfungsi untuk memantau serta memungut pajak dari kendaraan pengangkut bahan tambang, baik yang memiliki izin maupun yang tidak, seperti yang diterapkan di Lumajang dan Karangasem.
Namun, ia menambahkan bahwa pembahasan anggaran ini masih akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama pemerintah daerah.
Ketika ditanya apakah anggaran ini akan terdampak oleh kebijakan efisiensi dan pemangkasan yang dianjurkan Presiden Prabowo, Sugianto menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu laporan resmi terkait rencana refocusing anggaran."Dalam beberapa hari ke depan, Banggar akan melakukan rapat untuk membahas hal ini lebih lanjut," pungkasnya. (**)
Editor : SantoSumber : Berbagai sumber
