KUPASONLINE. COM – Fraksi Golkar-Demokrat DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023, pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Graha Paripura, Rabu (20/03/2024) malam.
Pandangan umum itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat Sri Indah Setijaningsih pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Mujib dan dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom serta sejumlah kepala OPD.
“Dalam kesempatan ini Kami Fraksi Golkar-Demokrat ingin memberi masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, yang diharapkan mendapatkan
penanganan segera di tahun ini,” ucap Sri Indah membacakan pandangan umum.
Selanjutnya Sri Indah mengatakan, masukan terkait Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif.
Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 yang terjadi angka penurunan dari 5,45% ke 4,91%.
Hal tersebut dengan mempermudah proses tahap persyaratan dan
kelengkapan perijinan bagi pelaku wirausahawan yang dirasa
masih banyak kesulitan yang terjadi di dalam sistem tersebut.
“Dengan dipermudahnya perijinan wirausahawan maka diharapkan
dapat menyerap pengangguran yang ada.
Dan selaku Dewan Perwakilan Rakyat daerah juga apabila ingin membantu
Pemerintah terkait Sumber Daya Masyarakat masih terbatasi oleh
Kamus dan pokir yang mayoritas mencangkup infrastruktur,” paparnya.
Untuk diketahui, selain itu, Fraksi Golkar-Demokrat juga memberikan beberapa saran utamanya soal PAD.
Pihaknya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Blitar agar dapat
meningkatkan PAD dengan cara memanfaatkan dan mengelola tanah-tanah aset yang belum terkelola dengan baik, seperti stadion Srengat. (San)
